January 12, 2019

Melacak Jejak Pemikir

ADA kabar Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri era Pemerintahan Soeharto teu damang wales (sakit koma) di rumahnya, Jakarta.  Mochtar selain dikenal sebagai diplomat ulung, juga merupakan konseptor untuk beberapa isu yang sangat krusial dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. 

Seandainya tidak terbit buku “Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusumaatmadja” yang ditulis penulis tangguh Nina Pane, mungkin hanya segelintir orang saja yang mengenal perjuangan dan kiprah putra kelahiran Jakarta dari ayah asal Sukapura dan ibu dari Cirebon ini. Seperti dikatakan oleh adiknya, Sarwono Kusumaatmadja yang juga mengikuti jejak kakaknya tiga kali jadi menteri di kabinet Soeharto. Mochtar awalnya menolak dituliskan kisahnya, dengan alasan hanya sebagai pembenaran. Namun setelah diyakinkan oleh sang adik dan beberapa koleganya, akhirnya Mochtar bersedia.

Dari buku tersebut, Mochtar tampak memberi keleluasaan  kepada penulis secara independen untuk mengeksplorasi dan meriset tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mochtar, sehingga tampak sekali buku ini menceritakan detail dari sudut pandang yang multi perspektif. Sebelum mewawancara Mochtar, penulis meneliti secermat mungkin apa yang telah dilakukan Mochtar dari berbagai sumber, baik melalui pustaka maupun wawancara.  Setelah mendapatkan bahan yang cukup banyak dan kaya, baru kemudian memverifikasi kepada Mochtar sebagai pelaku. Sehingga pembaca benar-benar disuguhi informasi yang multidimensi, tidak sekadar memaparkan sudut pandang Mochtar.  

Pemecah Masalah

Mochtar yang lahir dan besar di Jakarta serta menyelesaikan kuliah S1 Hukum di Universitas Indonesia seperti matang tepat pada waktunya. Misalnya, pasca kemerdekaan terjadi kegaduhan soal batas laut teritorial di hampir semua negara. Pemicunya adalah Amerika Serikat di era Truman pada 1945 yang menentukan batas laut, dengan kepentingan semua yang ada di dasar laut, termasuk di dalam lapisan tanahnya serta pelayaran di permukaan laut, eksploitasi dan eksplorasinya harus dialokasikan sebesar-besaranya untuk kepentingan bangsa Amerika Serikat. Model Amerika ini kemudian diikuti oleh negara lain, dengan prinsip mengikuti kepentingan AS. Sebab belum ada aturannya secara internasional, tentu saja penentuan batas landas laut kontinen (dengan mengukur ke jarak yang paling luar dari pantai geografi), memicu gesekan di antara negara yang berbatasan wilayah lautnya.

Mochtar yang saat itu baru selesai merampungkan studi diminta pemikirannya untuk memecahkan masalah batas laut teritorial, karena Indonesia yang baru merdeka pun sangat berkepentingan dengan hal tersebut. Namun selain memikirkan kepentingan negaranya, Mochtar juga berusaha ikut meredam kegaduhan antara negara dalam soal batas laut kontinen, dengan prinsip adil dan semua negara yang mempunyai wilayahl laut tidak dirugikan.  

Bagi Indonesia sendiri, penentuan batas laut kontinental sangat menentukan nasib kesatuan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jika saja setiap negara bebas sekehendak menentukan batasnya sendiri tanpa landasan hukum internasional, sulit dibayangkan nasib kesatuan Indonesia. Gagasan dan metode Mochtar dalam menentukan batas laut kontinen akhirnya mendapat hasil setelah bertahun-tahun lamanya, yaitu sejak era Soekarno dengan deklarasi Djuanda hingga akhirnya Hukum Internasional mengakuinya pada 1982. 

Beranjak ke era Pemerintahan Soeharto, Mochtar juga ditantang pemikirannya untuk memecahkan masalah mengenai kemampuan negara menarik investasi asing. Di era Soekarno dengan kebijakannya menasionalisasi perusahaan milik asing, tentu membuat para pengusaha dari negara lain takut untuk menanamkan investasinya di Indonesia yang baru saja dalam transisi. Soeharto kemudian meminta Mochtar sebagai ahli hukum untuk membantu memecahkan masalah. Mochtar yang saat itu sebetulnya sudah sukses sebagai pengacara, akhirnya merasa tertantang untuk merumuskan peraturan yang bisa melonggarkan investasi mengalir ke Indonesiia. Maka lahirlah produk undang-undang yang memberi kemudahan bagi investor asing untuk berusaha di Indonesia, salah satunya Uundang-undang Pertambanagan.  

Dalam undang-undang tersebut antara lain terdapat butir mengenai profit sharing atau bagi hasil dalam hukum kontrak. Sebagai akademisi dan pakar ilmu hukum, konsep bagi hasil yang Mochtar cetuskan  merupakan modifikasi dari sumber hukum adat di Pasundan, yaitu maro. Dalam hukum adat masyarakat Sunda dikenal istilah maro, yaitu bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap. Inilah cikal bakal bagi hasil yang sekarang sudah menjadi bagian penting dalam hukum perdata di Indonesua, terutama hukum bisnis.

Kepedulian dalam bidang akademis ditunjukkan dengan merumuskan teori hukum pembangunan. Mochtar sendiri sebetulnya menolak menyebut konsepnya tersebut sebagai teori. Namun para ahli hukum di Indonesia, dari semua perguruan tinggi pada zamannya dan setelahnya, mengakui bahwa rumusan konsep hukum pembangunan ala Mochtar itu sudah terbentuk menjadi teori. Karena selain landasan filosofisnya jelas, juga bisa diterapkan dalam praktik hukum. Para sarjana hukum di Indonesia pasti mengenal teori Hukum Pembangunan Mochtar tersebut dan sudah lama selalu menjadi kerangka teori dalam penyusunan karya ilmiah bidang hukum, baik S1, S2, S2 maupun kajian-kajian akademis untuk melahirkan sebuah undang-undang. 

Itulah jejak Mochtar yang menurut saya paling fenomenal dan paling diingat setelah membaca buku Nina Pane. Dengan tulisan ini saya berdoa semoga beliau lekas sembuh.*

*Dosen di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

dimuat di Koran Pikiran Rakyat, November 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *